Buka MUSDA XV PHRI BPD Bali 2025, Gubernur Koster: Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi untuk Pariwisata Berkelanjutan

Buka MUSDA XV PHRI BPD Bali 2025, Gubernur Koster: Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi untuk Pariwisata Berkelanjutan

DENPASAR, SERANUSA.COM-Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Musyawarah Daerah (MUSDA) XV Tahun 2025 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan seminar dan ekshibisi bertema “MUSDA PHRI Bali untuk Pariwisata Bangkit: Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi”, bertempat di Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (3/12).

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat strategis bagi perekonomian Bali. Hal ini tercermin dari berbagai indikator makro pembangunan Bali yang menunjukkan pemulihan dan penguatan signifikan.

Pertumbuhan ekonomi Bali saat ini mencapai 5,48%, bahkan naik menjadi 5,88% pada Triwulan III. Tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 3,7%, sementara tingkat pengangguran berada pada level sangat rendah yaitu 1,7%.

Bali juga tercatat berkontribusi 54,5% terhadap pariwisata nasional, dengan jumlah kedatangan wisatawan yang mencapai 6,3 juta orang.

Gubernur Koster mengingatkan, sektor pariwisata tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya, pelaku usaha pariwisata sering kali “asik sendiri”, padahal tantangan pariwisata ke depan semakin kompleks dan memerlukan tindakan yang tegas, cepat, serta terkoordinasi.

“Saya akan tegas di periode kedua ini dalam menangani berbagai tantangan pariwisata. Tidak bisa lagi berjalan parsial, semua harus solid dan berkolaborasi,” tegas Gubernur.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga karakter pariwisata Bali yang berbasis budaya.
“Kita harus bersyukur diberikan pariwisata di Bali. Jangan coba-coba mengabaikan pariwisata budaya yang menjadi roh Bali. Karena itu kita harus merawat pariwisata ini dengan baik,” ujarnya.

BACA JUGA

Koster: Efek Ganda DBFW, Penggunaan Produk Lokal Bali Meningkat, Budaya Tetap Lestari

Terkait tata ruang dan keberlanjutan, Gubernur menegaskan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, dimana tidak ada lagi lahan produktif yang digunakan untuk membangun hotel, terutama lahan persawahan.

Isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan kemacetan juga menjadi perhatian serius. Gubernur meminta seluruh hotel, restoran, dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah serta mendukung penataan transportasi dan pengurangan kemacetan di kawasan wisata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *