DENPASAR,SERANUSA.COM-Aspirasi warga Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar terhadap penolakan rencana pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) atau LNG (Liquefied Natural Gas atau Gas Alam Cair) di Pantai Sidakarya sudah diterima oleh DPR RI Komisi XII di Senayan Jakarta.
Bahkan para tokoh adat, tokoh masyarakat, pejabat Desa Adat Serangan langsung melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII pekan lalu, Rabu (8/4/2026). Berbagai alasan rasional mulai dari pelestarian alam, budaya dan tradisi agama sudah disampaikan. Pada intinya, warga Serangan secara tegas menolak rencana pembangunan FSRU atau LNG.
Saat RDP dengan Komisi XII, banyak arahan dan pernyataan para anggota Komisi XII seperti dilansir dari TVR Parlemen DPR RI.
Seluruh anggota Komisi XII DPR RI sepakat untuk datang ke lokasi di Pantai Sidakarya, bertemu warga terdampak, menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, terkait rencana proyek FSRU atau LNG tersebut yang disinyalir berdampak bagi masyarakat.
“Kami akan konfirmasi langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Dewata Energi Bersih (DEB),” ujarnya salah seorang anggota dewan dalam RDP.
Para anggota Komisi XII mengaku, berdasarkan aspirasi masyarakat Serangan, para anggota Komisi XII akan segera menindaklanjuti laporan masyarakat ke kementerian terkait.
Tujuannya untuk mendalami persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Bahkan, seorang anggota Komisi XII menyarankan agar lokasi pembangunan LNG dipindahkan ke tempat lain, jaringan distribusi juga bisa diatur secara baik dan tidak bertabrakan dengan warga setempat.
Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto dari Fraksi Partai Nasdem mengatakan, setelah mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, pihaknya berencana akan datang langsung ke Bali untuk kunjungan ke lokasi.
Ia juga meminta agar saat kunjungan kerja tersebut sejumlah pihak harus dipanggil seperti pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PLN, investor LNG, PT DEB, unsur pemerintah.
