DENPASAR, SERANUSA.COM – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Provinsi Bali yang digelar di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (15/10).
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya ini beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni: Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, dan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (PKB), yang dibacakan langsung oleh empat fraksi dalam penyampaian pandangan umum.
Fraksi PDI Perjuangan, yang dibacakan oleh Ni Made Sumiati, SH, menilai bahwa Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 telah disusun sesuai prinsip good financial governance, dengan memperhatikan kebutuhan riil masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
BACA JUGA
Menteri Pambudy Puji Keberanian Bali Ditangan Gubernur Koster Tak Hanya Bergantung pada Pariwisata
Fraksi ini mendukung kebijakan penyertaan modal daerah pada Perseroda Pusat Kebudayaan Bali (PKB) sebagai langkah strategis membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis nilai budaya dan kearifan lokal.
PDI Perjuangan menegaskan bahwa investasi ini bukan semata-mata langkah finansial, tetapi juga investasi sosial dan budaya yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat Bali.
Fraksi Partai Golkar, yang pandangannya dibacakan Ni Putu Yuli Artini, SE, memberikan apresiasi atas penyusunan RAPBD 2026 yang tetap optimis dan realistis meskipun berada di tengah tekanan fiskal.
Namun, Golkar menyoroti adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta potensi pungutan wisatawan asing (PWA) yang dinilai belum tergarap optimal.
Fraksi ini juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam rencana penyertaan modal pada Perseroda PKB senilai Rp1,4 triliun hingga tahun 2028, dengan meminta kejelasan asumsi dan proyeksi pendapatan investasi.
