DENPASAR,SERANUSA.COM-Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan akan mengevaluasi rutin setiap kinerja pejabat perangkat daerah Bali. Koster ingin agar kinerja semua perangkat daerah di Bali dijalankan terbuka dan diketahui publik serta tepat sasaran.
“Saya akan melakukan penilaian hasil kinerja pada akhir 2026. Saya akan buat tim untuk dilaksanakan secara objektif, dan saya pimpin langsung supaya yang dikerjakan terukur dan akan dievaluasi,” tegas Gubernur Koster saat mengajak ribuan pejabat struktural birokrasi Bali mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah berlandaskan visi Nangun sat Kerthi lokal Bali Melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa Art Center Bali, Kamis 26 Maret 2026.
Gubernur Bali dua periode ini menegaskan hasil evaluasi akan digunakan menentukan kebijakan realisasi tambahan penghasilan pegawai (TPP). Ia menyampaikan akan gunakan kebijakan ini sebagai instrumen untuk mendorong semua perangkat daerah agar bekerja optimal tidak hanya berdiam di zona nyaman.
“Saya minta kerja baik, terukur, dan paling tidak tunjukkan komitmen dan niatnya. Kalau niat dan komitmen saja tak ada, apa yang mau diharapkan. Ini akan saya terapkan. TPP dibayar tergantung pencapaian kinerjanya, supaya jadi pendorong,” tegas Koster.
BACA JUGA
Gubernur Koster Minta Semua ASN Bali Bersatu dan Progresif Jalankan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali
Menurut Koster, bila ingin TPP pejabat dibayar 100 persen maka harus tunjukkan kinerja yang bagus. Tidak bisa bekerja biasa saja dan di zona nyaman, karena publik berharap kita semua bekerja harus lebih baik.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Koster juga mengevaluasi sejumlah kepala dinas dan mendorong langkah progresif percepatan capaian program kerja SKPD-nya.
Koster meminta agar Kadisdikpora Bali mengawal program Satu Keluarga Satu Sarjana serta memperluas penggunaan Keyboard Aksara Bali di SD dan SMP.
Untuk Dinas Kesehatan didorong Koster mendorong agar mempercepat implementasi Perda Bali No. 6/2020 dan Pergub Bali No. 55/2019 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali, memantapkan pelaksanaan kebijakan standar penyelenggaraan kesehatan dan menurunkan angka stunting dengan target di bawah 5%.
