DENPASAR, SERANUSA.COM– Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (3/10).
Pertemuan ini membahas penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), pemukiman kumuh, serta desain kawasan perkotaan dan perdesaan Bali agar sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster melaporkan kondisi Bali pasca-banjir besar akibat curah hujan tertinggi dalam 70 tahun yang dipicu badai equatorial Rossby.
Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah menyalurkan santunan masing-masing Rp15 juta per kepala keluarga terdampak. Sementara pedagang Pasar Badung yang kehilangan dagangan mendapat ganti rugi sebesar Rp3,4 miliar sesuai data omzet dari pengelola pasar.
BACA JUGA
Usai Dipanggil Gubernur Koster, GWK Siap Bongkar Pagar, Komit Jaga Harmonisasi dengan Warga
Bantuan kepada korban banjir di Tabanan dan Jembrana juga telah disalurkan senilai Rp 1 M lebih.
“Semua rumah rusak sudah tertangani, jalan dan jembatan sedang diperbaiki, dan ke depan kami audit empat sungai besar untuk reboisasi serta penataan ulang. Mitigasi bencana harus lebih kuat,” ujar Koster.
Terkait perumahan, Gubernur mengungkapkan berdasarkan data terdapat 33.086 unit rumah tidak layak huni di Bali, terbanyak di Kabupaten Karangasem.
Pemerintah menargetkan seluruh RTLH itu selesai ditangani pada 2029 melalui kolaborasi APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.
“APBN akan membantu lebih dari 12 ribu unit rumah, sementara provinsi menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota, terutama enam daerah yang fiskalnya lemah. Kami juga menggandeng CSR dan gotong royong ASN,” jelas Koster.
Dalam paparannya, Gubernur Koster menekankan kekhasan Bali yang masih memiliki desa adat kuat, tingkat ekonomi di atas rata-rata nasional, angka kemiskinan terendah di Indonesia, pengangguran terendah, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) peringkat lima nasional.
