Pembinaan Berkelanjutan, LPLPD Yakin Mampu Tingkatkan Tata Kelola LPD di Buleleng

Lakukan Pembinaan Berkelanjutan, LPLPD Yakin Mampu Tingkatkan Tata Kelola LPD di Buleleng.
Lakukan Pembinaan Berkelanjutan, LPLPD Yakin Mampu Tingkatkan Tata Kelola LPD di Buleleng.

SINGARAJA, SERANUSA.COM – Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Kabupaten Buleleng bersama Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD), dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Buleleng, terus melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya memperkuat tata kelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD).


Ketua BKS-LPD Kabupaten Buleleng, Made Nyiri Yasa, saat memimpin rapat koordinasi dengan para koordinator LPD kecamatan dan Ketua LPLPD Buleleng di Kantor LPLPD dan BKS-LPD, Rabu (12/11), mengungkapkan bahwa dari total 169 LPD yang tersebar di Kabupaten Buleleng, sebanyak 152 LPD masih beroperasi normal, sedangkan 17 LPD lainnya masih dalam kategori kurang sehat.

BACA JUGA

Libatkan Undiksha Singaraja, Kominfosanti Buleleng Bahas Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2024–2028


“Perlu diketahui, 17 LPD itu bukan berarti mati. Mereka tetap beroperasi, hanya saja kinerjanya belum optimal. Dalam penilaian kesehatan LPD, kategori tidak sehat bukan berarti tidak beroperasi, melainkan nilainya berada pada kisaran nol hingga 50,” jelasnya.


Untuk menyehatkan LPD yang masih terkendala, pihaknya melakukan pembinaan secara intensif melalui pendekatan teknis, sosial, dan budaya.

Menurut Made Nyiri, penerapan hukum adat dan kesepakatan desa adat menjadi langkah efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.


“Kalau diselesaikan lewat hukum positif, justru bisa menimbulkan ketidakpercayaan baru. Tapi kalau lewat hukum adat dengan kesepakatan bersama, persoalan bisa diselesaikan secara bijaksana.

Kami bahkan turun langsung memberikan pembinaan, pendampingan, dan contoh kepada pengurus agar bisa bangkit,” tegasnya.


Lebih lanjut, Made Nyiri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengurus LPD, terutama dalam hal manajemen keuangan, efisiensi operasional, dan pengendalian rasio kredit bermasalah (NPL).

BACA JUGA

2183 Peserta Magang Bali Dilepas Menuju Jepang dari Monumen Bajra Sandhi


“Kami terus dorong agar setiap pengurus memahami kondisi kesehatan LPD-nya masing-masing, mengelola modal dengan baik, menjaga kualitas aktiva produktif, serta memperbaiki sistem manajemen. Pembinaan ini akan kami lakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *