Rakor Tindaklanjuti Pembangunan Infrastruktur Strategis Tahun 2026, Gubernur Koster Minta Kepala Daerah Siapkan Semua Persyaratan

DENPASAR, SERANUSA.COM – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat koordinasi bersama para kepala daerah seperti Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Artha, Bupati Klungkung I Made Satria, Walikota Denpasar yang diwakilkan oleh Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, dan perwakilan Bupati Badung, terkait tindak lanjut pembangunan infrastruktur strategis yang direncanakan terealisasi tahun 2026, bertempat di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha Denpasar, pada Rabu (1/10).

Dalam rapat tersebut, Gubernur Koster menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

BACA JUGA

Usai Dipanggil Gubernur Koster, GWK Siap Bongkar Pagar, Komit Jaga Harmonisasi dengan Warga

Beberapa program strategis yang diusulkan antara lain pembangunan gedung parkir di Pura Batur, pembangunan jalan underpass Jimbaran, pembangunan Embung Tukad Unda di Klungkung, serta pembangunan gedung parkir di kawasan Pelabuhan Sanur, Denpasar.

“Usulan ini sudah saya sampaikan langsung kepada Bapak Menteri PUPR, dan prinsipnya beliau mendukung. Secara resmi juga sudah bersurat menjawab usulan yang kita ajukan.

Kita diminta untuk menyiapkan semua persyaratan, mulai dari pembebasan lahan, dokumen studi kelayakan, DED, hingga Amdal. Jika semua sudah clear, proyek bisa direalisasikan pada tahun 2026,” tegasnya.

Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu juga menyoroti masalah kemacetan yang kerap terjadi di Pelabuhan Sanur akibat keterbatasan lahan parkir.

“Pembangunan gedung parkir Sanur akan menjadi solusi strategis untuk mengurai kemacetan sekaligus mendukung Sanur sebagai gerbang pariwisata Bali menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan,” ujarnya.

BACA JUGA

Akses Warga harus Normal, Gubernur Koster: GWK harus Bongkar, Tak akan Rugi Relakan Jalan untuk Masyarakat

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya optimalisasi upaya memperoleh dukungan dana APBN di luar transfer daerah, mengingat adanya penurunan transfer daerah ke Bali.

“Kita harus berjuang keras, karena tidak mudah mendapatkan dukungan APBN di luar alokasi transfer daerah. Apalagi kita juga masih menanggung program normalisasi akibat banjir,” imbuhnya.