SERANUSA.COM,DENPASAR-Sedang ramai dibahas satu komando yang linier antara pemerintah pusat dan daerah oleh paket Mulia- PAS (Paslon Gubernur Bali Made Muliawan Arya (De Gadjah) dan wakilnya Putu Agus Suradnyana (PAS). Paket Mulia-PAS menjadikan satu komando sebagai jargon kampanyenya. Pemahaman mereka, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dari Partai Gerindra akan selaras dengan Gubernur Bali dari Gerindra yang berkaitan dengan program pembangunan di Bali.
Pemahaman satu komando ini justru berbeda dengan penerapan Gubernur Bali 2018-2023 Wayan Koster. Koster bersama Wagub saat itu Cok Ace menerapkan satu komando yang merangkul semua kepala daerah asal partai berbeda dan berpihak pada seluruh rakyat atau krama Bali.
Koster bekerja dengan hati demi memajukan semua daerah di Bali yang bermanfaat bagi seluruh krama Bali. Pembangunan Bali dengan visi Nangun Sat Kerti Loka Bali yang berarti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Visi ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara sekala dan niskala.
Konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali didasarkan pada prinsip Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian alam.
Bukti jika Wayan Koster menjalankan satu komando merangkul dan berpihak pada rakyat seluruh Bali terlihat saat Koster membantu Kabupaten Jembrana dan Klungkung. Dua kabupaten ini dipimpin oleh kepala daerah dari partai berbeda.
Seperti di Jembrana dipimpin Bupati I Nengah Tambah (dari koalisi partai Demokrat, dan partai lainya). Itupun, Pemprov Bali dipimpin Gubernur Koster tetap memberikan bantuannya yang berpihak pada rakyat Bali.
Hal serupa dilakukan Koster di Klungkung. Saat itu, Bupati Klungkung 2018-2023 I Nyoman Suwirta-I Made Kasta dari Partai Gerindra. Koster tak melihat ini sebagai perbedaan. Karena pria asal Desa Sembiran ini tetap merangkul dan menurunkan program pembangunan provinsi Bali di wilayah Klungkung. Semua ini dilakukan demi kesejahteraan krama Bali di Klungkung.
