SERANUSA.COM, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar bersinergi dengan Bank BPD Bali terus menggenjot digitalisasi keuangan daerah. Selain pajak dan retribusi daerah, penerapan sistem digitalisasi juga menyasar Belanja Daerah di Kota Denpasar. Hal tersebut ditandai dengan Penyerahan fasilitas Katu Kreadit Pemerintah Daerah (KKPD) dari Kepala BPD Bali Cabang Utama Denpasar, I Made Sudarma kepada Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Denpasar yang disaksikan langsung Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serangkaian High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Mercure Resort Sanur, Denpasar, Rabu (19/6).
Hadir juga dalam kesempatan tersebut Direktur Kantor Perwakilan BI Bali Butet Linda HP., perwakilan OJK Bali Harsakusumah dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar IGN Eddy Mulya.
BACA JUGA:
Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati dalam kesempatan tersebut menjelaskan, penerapan sistem KKPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya digitalisasi transaksi keuangan.
Hal ini juga sebagai upaya mewujudkan transparansi serta mempercepat pelayanan.
Lebih lanjut dijelaskan, KKPD ini merupakan salah satu indikator oleh Satgas P2DD Pusat dalam mewujudkan Championship P2DD terbaik. Selanjutnya seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar terus didorong unruk menerapkan transaksi berbasis digitalisasi untuk belanja daerah.
Pada Tahun 2024 ini, fokus pengembangan KKPD di Kota Denpasar telah ditetapkan dengan beragam tahapan.
Mulai dari BPD Bali mengintegrasi SIPDRI dan KKI dilanjutkan dengan Pemkot Denpasar mengimplementasi KKI Fisik, dan Pengembangan KKI Fase III oleh BPD Bali.
BACA JUGA:
Nyoman dan Ketut Nyaris Punah di Bali, Wayan Koster Terapkan KB Bali 4 Anak dan Siapkan Insentif
