Dua Marina Internasional Berimpitan di Bali Selatan, Pelindo Bali Nusra Angkat Bicara

Dua Marina Internasional Berimpitan di Bali Selatan, Pelindo Bali Nusra Angkat Bicara. FOTO ist kolase AI foto IG Pelindo Bali Nusra dan website kura kura Bali.
Dua Marina Internasional Berimpitan di Bali Selatan, Pelindo Bali Nusra Angkat Bicara. FOTO ist kolase AI foto IG Pelindo Bali Nusra dan website kura kura Bali.

DENPASAR,SERANUSA.COM-Bali Selatan sebagai destinasi wisata favorit wisatawan dunia kian padat sesak.

Dua marina internasional dibangun berimpitan yang berjarak tak sampai satu mil laut di perairan Benoa Denpasar Bali. 

Pertama, Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di area pelabuhan Pelindo Benoa yang akan segera beroperasi.

Kedua, Marina Internasional yang dibangun Bali Turtle Island Development (BTID) di Kawasan ekonomi khusus (KEK) Kura Kura Bali yang dibangun di laguna Pulau Serangan dan rencananya juga akan beroperasi akhir 2026. 

Terkait dua marina internasiona di lokasi berdekatan, Fariz Hariyoso, Sub Regional Head Pelindo Bali Nusra turut angkat bicara ketika dikonfirmasi awak media Kamis 23 Juli 2026. 

BACA JUGA

Banyak Kapal ‘Nongkrong’ dan Jemur Pakain Dalam di Pelabuhan Benoa, Pelindo Dukung Direlokasi, Marina Internasional harus Bersih

Fariz menyampaikan belum tahu persis KEK Kura Kura Bali membangun marina internasional. Namun menurut dia, kemungkinan Kura Kura Bali membangun marina internasional untuk tambatan kapal yacht berukuran kecil. 

“Mungkin untuk yacht yang kecil-kecil. Kalau kapal cruise yang besar kan sandarnya di Pelindo sama yang di Marina internasional BMTH,” katanya. 

Ia menjelaskan, Marina Internasional BMTH di Pelindo yang ditinjau kondisinya sudah siap beroperasi. Telah memiliki ponton-ponton dan fasilitas pendukung lainnya. 

Sementara itu, Ekonom dan Pengamat Ekonomi Pariwisata Jro Gde Sudibia kepada awak media menegaskan rencana dua marina internasional berimpitan dibangun Bali Selatan tanpa blue print dan sinergi semua stakeholder terkait mulai dari pusat hingga daerah. 

Dia menjelaskan, perencanaan pembangunan saat ini berbeda dengan pembangunan era Orde Baru. Pada era itu, semua perencanaan melibatkan sinergitas kementerian dan stakeholder terkait serta pemerintah daerah. 

“Kami melihat pembangunan sekarang belum ada koordinasi di Bappenas dengan kementerian terkait misalnya kementerian Perhubungan, pariwisata, pemerintah daerah setempat. Ini Gambaran koordinasi yang lemah,” katanya. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *